Panca Dias Purnomo[1]
Saya memang bukan penggiat pers mahasiswa, sekedar menjadi anggota pers mahasiswa pun tidak. Namun sebagai mahasiswa yang secara aktif dan terjun secara langsung dalam dunia pemerintahan mahasiswa, saya cukup memahami peran berbagai elemen organisasi mahasiswa dalam usaha untuk mendukung terwujudnya sebuah iklim pemerintahan mahasiswa yang ideal. Pers mahasiswa memainkan peran strategis dalam mendukung terciptanya iklim student government yang ideal.
Kegiatan kemahasiswa ibarat miniatur atau tiruan dari negara-bangsa, dimana ada pembagian pos-pos kekuasaan yang saling melengkapi dan bersingeri agar terjadi chek and balance. Check and balance akan mengkondisikan pemerintahan negara-bangsa yang stabil dan ideal. Demikian pula yang dicoba disemaikan oleh para penggagas ide pemerintahan mahasiswa dikampus dahulu kala, melalui pemerintahan mahasiswa (student government) dengan mengadopsi konsepsi tersebut. Ide dan implementasi konsep Student government bekembang luas di seluruh perguruan tinggi di Indonesia dengan berbagai warna modifikasinya, seperti Republik Mahasiswa (Rema), Keluarga Mahasiswa (KM), Ikatan Mahasiswa (IM), dll.
Tata kelola pemerintahan negara ini (Indonesia) didasarkan pada tiga pos kekuasaan yang sering kita kenal dengan nama trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan mahasiswa pun memakai prinsip keterwakilan, kedaulatan, dan (yang penting dipahami) prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Maka, sebenarnya, kita bisa menyebut mahasiswa dalam negara kampus adalah ibarat rakyat dalam negara-bangsa yang mempunyail latar belakang budaya, agama, sosial politik dan juga jurusan yang berbeda-beda. Keterwakilan mahasiswa dalam pos legislatif memungkinkan mahasiswa yang terdiri dari berbacam latar belakang itu mempunyai wakil dalam memperjuangkan aspirasi mereka dalam pengelolaan pemerintah. Maka dari itu, lahirlah Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Senat Mahasiswa (SM), atau DPR-nya dalam student government. Fungsi eksekutif dipunyai oleh BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) baik ditingkat fakultas maupun universitas. Sedangkan peran yudikatif, umumnya tidak dibentuk dalam lembaga tertentu melaikan melalui kongres mahasiswa atau musyawarah besar mahasiswa.
Unit profesi, keagamaan, minat dan bakat, umumnya terbentuk dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang mempunyai peran dalam menopang kesehatan perputaran roda pemerintahan mahasiswa. UKM tidak berada diluar, melainkan berada didalam dan memainkan peran yang sangat-sangat vital, karena keberadaan UKM dapat menyokong pembetukan sosok mahasiswa yang berkapasitas lengkap (complete). Pembentukan mahasiswa yang bermoral dan berakhlak disokong oleh lembaga keagamaan dan minat bakat, kapasitas sosial politik oleh lembaga sosial politik, dan kapasitas keilmuan oleh himpunan jurusan, lembaga ilmiah dan profesi. Kesemuanya itu tersinergiskan dan terharmonisasikan dalam suatu tata kelola pemerintahan, yaitu student government.
Prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dalam melandasi roda gerak pemerintahan mahasiswa yang harus dipahami oleh seluruh mahasiswa, baik yang secara langsung mengelola organisasi atau tata pemerintahan mahasiswa maupun yang tidak. Dinamisasi yang terjadi dalam pengelolaan tata pemerintahan itu yang akan menjadi sarana belajar mahasiswa sekaligus sarana dalam mempraktekan fungsi nilai-nilai kehidupan di masyarakat nantinya.
Saya masuk kepada penjelasan pentingnya pers mahasiswa dalam mendukung perbaikan student government,
Pers mahasiswa baik cetak atau elektronik (radio dan TV kampus) pada umumnya adalah organisasi yang tergolong sebagai UKM (unit kegiatan mahasiswa) yang terkategorikan sebagai organisasi minat bakat (meskipun di beberapa kampus, ada pengecualian). Pers mahasiswa, terlebih sebagai UKM, mempunyai sinergi kerja dengan bermacam organisasi mahasiswa lainnya yang masuk dalam tata kelola pemerintahan mahasiswa.
Amien Rais, dalam bukunya yang berjudul Agenda Mendesak Bangsa, menjelaskan bahwa salah satu pilar negara demokrasi adalah media. Media mempunyai posisi yang sangat penting dalam mengelola sebuah pemerintahan. Berawal dari penjelasan itu, saya mengimajinasikan pers mahasiswa berperan seperti layaknya media dalam pemerintah negara-bangsa.
Fungsi edukasi, publikasi, dan dokumentasi dimiliki juga oleh semua organisasi mahasiswa melalui bidang atau devisinya masing-masing. Pers mahasiswa dapat mengkordinasikan fungsi beberapa devisi dalam organisasi mahasiswa tersebut kedalam tugas kesehariannya. Jadi, pers mahasiswa tidak sebatas pada melaksanakan agenda berdasarkan program kerjanya sendiri, tapi juga berperan sebagai media partner dalam menyukseskan kegiatan organisasi mahasiswa lainnya. Sehingga, nafas pergerakan arus informasi dalam sistem pemerintahan mahasiswa dapat dikomandoi oleh lembaga pers mahasiswa.
Pers mahasiswa, dalam tata kelola pemerintahan mahasiswa, dapat berperan sebagai: 1) media edukasi, 2) publikasi, 3) watch dog kebijakan-kebijakan pemerintah mahasiswa, bahkan birokrat kampus.
Pers mahasiswa mempunyai peran besar dalam mendidik mahasiswa serta masyarakat civitas akademika secara luas dalam memahami suatu isu kekinian yang berkaitan dengan dunia kampus maupun isu nasional. Penumbuhan iklim diskusi dan menulis di kalangan mahasiswa dapat dibantu dengan ketersediaan media yang difasilitasi oleh pers mahasiswa. Seperti misalnya koran yang terbit setiap hari dengan kandungan informasi seputar rakyat dan negara serta opini dari bermacam kalangan, pers mahasiswa dapat juga menerbitkan media yang berisikan hal-hal tersebut. Media online pun dapat digunakan secara efektif jika terbentur dengan keterbatasan dana dalam menerbitkan media dalam bentuk fisik secara rutin. Mahasiswa secara luas dapat tercerdaskan dan terpahamkan dengan isu-isu faktual maupun ilmu yang seharusnya diketahui seluruh mahasiswa melalui media-media yang disarani oleh pers mahasiswa.
Pers mahasiswa adalah bagian tidak terpisahkan dari fungsi publikasi. Publikasi suatu acara atau event yang bersifat informatif kepada seluruh civitas akademika kampus meskipun pada umumnya sudah ditanggungjawabi oleh devisi publikasi event yang bersangkutan, namun jangkauan dan efektifitasnya akan semakin luas dan besar jika pers mahasiswa terlibat langsung didalamnya. Menurut pengalaman saya, banyak organisasi mahasiswa yang kurang diketahui oleh mahasiswa secara luas karena aktivitas-aktivitas mereka kurang terekspos kepada mahasiswa lainnya. Karena itu, pers mahasiswa dapat menjadi partner media yang secara massif dan kontinyu mempublikasikan akivitas-aktivitas organisasi mahasiswa yang ada dalam sistem pemerintahan mahasiswa di kampus. Misalnya, publikasi tentang acara seminar, olimpiade olahraga, kompetisi, dan beasiswa.
Pers mahasiswa, seperti lembaga pers dalam pemerintahan yang sesungguhnya, bisa menjadi pengawas atau pengontrol kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mahasiswa. Pers mahasiswa dapat mengeluarkan kritik secara langsung terkait dengan kondisi kampus, sehingga dapat memunculkan kesadaran bersama untuk segera memperhatikan isu tersebut. Kritik dan pengawasan tersebut harus dilakukan dengan semangat progresif untuk perbaikan kampus, bukan semangat yang sempit dan destruktif. Peran ini dapat membuat gerak dari pemerintah mahasiswa menjadi terkontrol dengan baik oleh para konstituennya, yaitu semua mahasiswa itu sendiri.
Dinamisasi yang terjadi dikampus dalam tata kelola student government akan benar-benar terasa dan mencerdaskan jika peran edukasi, publikasi, dan watch dog pers mahasiswa dalam sistem tata kelola pemerintahan mahasiswa dapat dilaksanakan seideal mungkin.
Kecenderungan para politisi di negara ini untuk menguasai media nasional, tidak terlepas karena besarnya peran media dalam mempengaruhi opini dan mindset publik (masyarakat). Sehingga ada ungkapan: “siapa yang menguasai media, maka ia menguasai dunia”.
Karena itu, idealnya media adalah mereka yang menyajikan informasi dan mengkritik pemerintah secara proporsional dan berimbang tanpa ada tendensi memihak kelompok tertentu, tapi semata-mata demi perbaikan bangsa dan negara. Begitu juga pers mahasiswa sebagai pilar pemerintahan mahasiswa yang demokratis, dalam menjalankan perannya harus mengedepankan prinsip proporsional dan berimbang serta semata-mata demi perbaikan kampus. Ditambah lagi, menurut saya, karena pers mahasiswa adalah lembaga mahasiswa seperti lembaga mahasiswa lainnya sebagai tempat belajar dan bersifat sukarela, maka semua peran itu harus didirikan dalam pondasi kekeluargaan. Keluarga, tidak hanya kepada internal pengurusnya saja, melainkan juga kepada organisasi mahasiswa lainnya dalam tata kelola pemerintahan mahasiswa.
Pers mahasiswa mempunyai peran sangat besar dalam mendukung penumbuhan iklim intelektualitas diantara warga kampus. Intelektualitas tersebut dapat tercermin dalam sejauh mana pemahaman dan partisipasi mahasiswa dalam menjalankan fungsinya sebagai mahasiswa, diantaranya adalah didalam student government sebagai wadah formal pengembangan kapasitas intelektual mahasiswa.
Kesehatan pers mahasiswa dan juga kuantitasnya dalam sistem pemerintahan mahasiswa adalah modal awal untuk mewujudkan iklim intelektualitas tersebut. Tanpa kesehatan dan kuantitas pers mahasiswa yang mumpuni, kondisi iklim intelektualitas dan demokrasi dalam pemerintahan mahasiswa akan berjalan pincang dan terseok-seok. Kondisi seperti itu hanya akan menghasilkan kualitas mahasiswa dengan tingkat disparitas (ketidaksamaan) yang lebar. Menurut saya, akan tetap kurang optimal efektifitasnya jika student government terus berputar tanpa didukung oleh salah satu pilar terkuatnya, yaitu pers mahasiswa.
[1] Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Komisi Ahli Internal Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Diponegoro, 2011
Email: panca.purnomo@gmail.com; Blog: http://www.pancagarden.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar