Oleh:
Panca Dias Purnomo
Mahasiswa Jurusan Perikanan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Diponegoro Semarang
Dunia pendidikan tinggi di Indonesia masih dianggap mayoritas penduduknya sebagai barang mahal, yang hanya bisa dinikmati segelintir orang saja. Banyak orang tua yang enggan menyekolahkan anaknya hingga ke perguruan tinggi karena alasan biaya yang terlalu besar. Padahal kebutuhan tenaga kerja dari tahun ke tahun terus menuntut seseorang berpendidikan lebih dari sekedar sekolah menengah atas. Citra bahwa perguruan tinggi adalah wilayah pendidikan yang tidak mudah dijangkau tertanam kuat dalam pola pikir masyarakat Indonesia . Tidak dapat dipungkiri pula, bahwa mayoritas rakyat Indonesia berkategori masyrakat menengah kebawah, sehingga pendidikan tinggi adalah hal yang sangat luar biasa dan masih terkesan ‘wah’ dimata kebanyakan orang. Bagaimana nasib bangsa ini jika kondisi itu terus saja berlanjut?Padahal negara yang maju tercermin dari besarnya masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi.
Pendidikan tinggi terkesan mahal. APBN untuk pendidikan pun masih dirasa kurang. UUBHP apalagi, meski ditolak MK, membuat PT berlomba-lomba menjaring uang dengan dalih pengelolaan uang secara mandiri. Pendidikan bukan untuk di komersialkan. Semua orang berhak memperoleh pendidikan bahkan sampai keperguruan tinggi. Apakah hanya dengan menaikan biaya yang dibebankan kepada orang tua mahasiswa sehingga perguruan tinggi dapat maju dan bermutu?
Perguruan tinggi dapat lebih kreatif dalam mencari jalan untuk meningkatkan pemasukan. Banyak alternatif selain meningkatkan sumbangan masuk. Misalnya dengan membuat usaha-usaha mandiri yang dalam pengelolaanya dapat dilakukan oleh warga kampus sendiri, seperti mahasiswa, dosen, dan karyawan. Usaha komersial tersebut misalnya dalam bidang jasa seperti lembaga konsultan, mall, rumah sakit, sport centre, taman wisata, dan masih banyak usaha lainnya. Dengan hal tersebut, perguruan tinggi dapat membantu meningkatkan pendapatan dan melatih kemandirian serta budaya kewirausahaan bagi warga kampusnya sendiri maupun masyarakat sekitar kampus. Sehingga ketergantungan dana pemerintah dan dana dari orang tua mahasiswa dapat dikurangi. Hal ini dilakukan tanpa menghilangkan ciri pokok pendidikan tinggi yaitu tri dharma perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Penerapan asas keadilan juga perlu dilakukan, yakni dengan melihat kondisi kesejahteraan dan ekonomi keluarga mahasiswa yang akan masuk kuliah. Bagi orang tua maupun keluarga yang mampu tentunya tidak menjadi soal harus membayar biaya pendidikan tinggi berapapun, namun bagi keluarga yang kurang mampu tentunya hal itu sangat berat. Biaya masuk dan SPP dapat didasarkan pada tingkat kesejahteraan dan ekonomi orang tua dan keluarga sesuai kesanggupan dan kejujuran. Hal itu memungkinkan orang tua maupun keluarga mahasiswa dapat membayar biaya pendidikan sesuai kemampuan masing-masing. Tentunya bagi orang tua yang mampu dan berkecukupan, dapat memberikan lebih.
Meningkatkan mutu tidak selalu identik dengan biaya besar. Biaya memang tidak dapat dinafikan begitu saja, tapi apakah satu-satunya cara adalah dengan menaikan biaya?tentu tidak. Banyak fakta membuktikan, keterbatasan biaya tidak menjadi masalah dalam mencapai kualitas. Perguruan tinggi yang ingin meningkatkan kualitasnya tidak harus selalu berorientasi pada peningkatan anggaran. Banyak cara lain, misalnya dengan meningkatkan kualitas personal SDM (mahasiswa, dosen, dan karyawan) melalui penanaman ideologi cinta dan bangga terhadap almamater tanpa harus dengan anggaran yang besar. Meningkatkan peran mahasiswa dalam membangun iklim riset dan akademik dikampus juga salah satu cara menaikan kaulitas pendidikan, selain itu juga masih banyak cara untuk meningkatkan mutu pendidikan tanpa harus menaikan biaya masuk.
Perguruan tinggi sudah sepatutnyalah menjadi sarana masyarakat untuk memperoleh pencerahan ilmu setinggi-tingginya tanpa pilih-pilih orang. Institusi perguruan pun dituntut untuk mengembangkan kreatifitasnya demi menjamin terpenuhinya pendidikan tinggi bagi semua lapisan masyarakat. Menaikan anggaran bukan jalan satu-satunya. Sehingga, pada akhirnya dapat tercipta pendidikan tinggi yang bermutu namun tetap merakyat alias terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
